TIMES SIDOARJO, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menghapus anggaran perjalanan dinas luar negeri (PDLN) yang mencapai hampir Rp19 miliar. Dana tersebut akan dialihkan sepenuhnya untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kebijakan ini diambil setelah Presiden Prabowo menerbitkan moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat pemerintah.

Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak, membenarkan hal tersebut usai rapat paripurna DPRD Jatim pada Rabu (3/9/2025).

"Karena ada moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita menindaklanjuti instruksi itu. Tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri, dan kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat," ujar Musyafak.

Ia menambahkan, keputusan ini didasari oleh kondisi perekonomian yang masih lesu, di mana banyak pengangguran dan sektor usaha yang terdampak.

"Ekonomi kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu kami DPRD bersama eksekutif sepakat men-takedown semua kunjungan luar negeri," tegasnya.

Anggaran hasil pengalihan ini akan dimasukkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Musyafak berpesan kepada para legislator untuk menjaga sikap.

"Teman-teman DPRD kita minta untuk bisa menjaga diri, tidak memancing kecemburuan dan tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat marah dengan kondisi yang ada," imbuhnya.

Senada dengan itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada program yang bermanfaat bagi masyarakat kecil.

"Pergeseran anggaran yang kemarin kita bicarakan yaitu tentang beasiswa untuk anak-anak desil 1 dan desil 2 yang memang kategori miskin itu ditambah. Kemudian ada untuk seniman, kita alihkan untuk apresiasi seniman," jelas Yordan.

Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa, pasar murah, dan bantuan sosial lainnya. Yordan menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan DPRD Jatim terhadap kebutuhan mendesak rakyat. (*)