TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Sidoarjo, Selasa (27/1/2026).

LHP yang diserahkan mencakup pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Jatim tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di wilayah Surabaya, Kediri, dan Lamongan. Selain itu, diserahkan pula laporan kepatuhan atas peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025.

Gubernur Khofifah menegaskan komitmen penuh Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan pendidikan," tegas Khofifah.

Akselerasi Irigasi Tersier dan Pengelolaan LP2B

Terkait catatan BPK mengenai kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan koordinasi irigasi, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan langkah konkret. Salah satunya adalah memperkuat sinergi pengelolaan irigasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

"Kami telah membawa belasan kepala daerah bertemu Menteri PU untuk menyerahkan peta irigasi komplit dari Pangdam V Brawijaya. Harapannya, irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung produktivitas lahan," jelasnya.

Pemprov Jatim juga terus melakukan sinkronisasi data melalui Kanwil ATR/BPN guna mengendalikan alih fungsi lahan dan mengembangkan sistem informasi LP2B yang lebih akurat.

Capaian Prestasi: Satyalancana Wira Karya dan Rekor MURI

Di sela penerimaan LHP, Khofifah memaparkan sejumlah capaian gemilang Jawa Timur di awal tahun 2026. Di sektor pangan, Jatim baru saja menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi besar mendukung swasembada pangan nasional serta menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional sepanjang 2025.

Sementara di sektor pendidikan, Jatim sukses mencatatkan dua rekor MURI pada 25 Januari 2026, yakni:

1. Pelopor Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) terbanyak (764 sekolah).

2. Pemrakarsa Gerakan Penanaman Tanaman Produktif dan Penaburan Benih Ikan Serentak yang melibatkan 110.481 guru dan siswa.

Evaluasi Strategis untuk Kebijakan Nasional

Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, menyatakan bahwa pemeriksaan tahun ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan RPJMN.

"Hasil pemeriksaan ini dirangkum sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah ke depan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo, agar diketahui permasalahan krusial dalam ketahanan pangan untuk segera diintervensi," ungkap Yuan.

Khofifah berharap rekomendasi LHP ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov Jatim untuk terus berinovasi dalam mencetak Generasi Emas 2045 dan menjaga stabilitas pangan nasional. (*)