SIDOARJO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mencatat kinerja positif sepanjang tujuh bulan pertama tahun 2026. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp16,08 triliun atau 44,23 persen dari target tahunan, tumbuh 25,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, dalam kegiatan Media Gathering dan Media Briefing Tahun 2026 di Aula Majapahit Kanwil DJP Jawa Timur II, Sidoarjo, Selasa (4/8/2026). Forum ini digelar untuk memperkuat sinergi dengan media sekaligus memaparkan perkembangan penerimaan serta isu kebijakan perpajakan.

Arridel Mindra menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah kerja DJP Jawa Timur II tetap bergerak positif serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Secara nasional, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.209,6 triliun atau 51,31 persen dari target tahun 2026. Sementara di Provinsi Jawa Timur, penerimaan pajak mencapai Rp63,64 triliun atau 44,03 persen. Adapun Kanwil DJP Jawa Timur II berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp16,08 triliun atau 44,23 persen dari target," ujar Arridel, Selasa (4/8/2026).

Baca juga

Kelebihan Bayar Rp566 Juta, DPRD Sidoarjo Pertanyakan Pengawasan Proyek Alun-alun

Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur II didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dengan kontribusi 31,55 persen. Selanjutnya disusul PPN Impor sebesar 26,39 persen, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 17,17 persen, PPh Pasal 21 sebesar 10,03 persen, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 5,57 persen.

Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan porsi mencapai 56,10 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 21,64 persen, administrasi pemerintahan 7,48 persen, konstruksi 2,10 persen, serta sektor usaha lainnya sebesar 12,67 persen. Dominasi sektor manufaktur ini menegaskan posisinya sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJP Jawa Timur II juga memaparkan capaian kepatuhan formal wajib pajak. Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 740.070 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 telah diterima, terdiri dari 671.253 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 68.817 SPT Wajib Pajak Badan.

"Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya edukasi, asistensi, penyuluhan, optimalisasi layanan konsultasi, pemanfaatan kanal komunikasi digital, serta penyampaian imbauan berbasis analisis risiko kepatuhan yang terus kami lakukan," jelasnya.

Baca juga

Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Jatim dan BI Gelar Promo Tarif Trans Jatim Rp81

Selain memaparkan kinerja penerimaan, Kanwil DJP Jawa Timur II meluruskan isu terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai perpajakan UMKM. Arridel menegaskan bahwa tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen tetap berlaku, dan omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tetap bebas dari Pajak Penghasilan.

"Kebijakan tersebut menghadirkan penyederhanaan administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan naik kelas tanpa menambah beban perpajakan di luar ketentuan," pungkas Arridel. (*)