SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas MBG tersebut disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari pemeriksaan bahan makanan hingga distribusi, berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG sekaligus peningkatan pelayanan serta kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bupati Subandi menilai pengawasan perlu diperkuat karena pelaksanaan program di lapangan memiliki berbagai dinamika yang harus segera direspons.

Menurutnya, MBG bukan sekadar program penyediaan makanan. Program strategis nasional tersebut berkaitan erat dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas serta keamanan pangan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi dengan masyarakat.

Karena itu, monitoring dan evaluasi tidak boleh berhenti pada koordinasi semata. Setiap persoalan yang muncul di lapangan harus dapat diidentifikasi lebih awal, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Bupati Subandi juga menekankan pentingnya memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (standard operational procedure / SOP), termasuk memastikan kelengkapan perizinan sebelum SPPG menjalankan kegiatan pelayanan.

Baca juga

Tekan Risiko dan Jaga Kualitas, Pemkab Sidoarjo Segera Bentuk Satgas Pengawasan MBG

“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.

Selain perizinan, pengelola SPPG diminta mendapatkan pendampingan dan pembekalan yang memadai. Hal itu diperlukan agar mereka memahami tugas serta tanggung jawab, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bupati Subandi mengingatkan agar tidak ada bahan makanan yang sudah tidak layak tetap digunakan dalam proses pengolahan. Setiap bahan yang kualitasnya tidak memenuhi standar harus segera dipisahkan dan tidak boleh masuk dalam proses penyediaan makanan.

“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.

Pengawasan juga diminta dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika makanan sudah siap didistribusikan, tetapi sejak bahan makanan diterima, proses pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, hingga pengiriman kepada penerima manfaat.

Melalui pembentukan Satgas Kabupaten Sidoarjo, pengawasan diharapkan dapat dilakukan lebih terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga jajaran di tingkat kecamatan dan desa.

“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG, mulai dari bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandas Bupati Subandi.

Baca juga

Gejala Kembali Muncul, Puluhan Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Jalani Perawatan Medis

Selain proses produksi makanan, kondisi sanitasi SPPG turut menjadi perhatian. Subandi meminta seluruh SPPG diperiksa untuk memastikan lingkungan pengolahan makanan memenuhi standar kelayakan dan mendukung keamanan pangan.

Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan tetap diminta menjalani pemeriksaan kembali. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan standar sanitasi tetap terjaga selama kegiatan operasional berlangsung.

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.

Bupati Subandi berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memberikan pendampingan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama dari para pengelola SPPG sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan proses penyediaan makanan.

Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung pelaksanaan program tersebut sekaligus memastikan pengawasannya berjalan secara nyata agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi, dan berkualitas.

“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)