SIDOARJO – Keberadaan toko minuman keras (miras) yang berdiri di dekat lembaga pendidikan memicu kekhawatiran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan perizinan, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda.

Atas dasar itu, ratusan anggota Ansor dan Banser mendatangi toko miras Pendekar Bottle di kawasan Ruko Citra City, Jalan Sarirogo Residence, Kecamatan Sidoarjo, Selasa (28/7/2026) malam. 

Massa juga mendirikan Posko Forum Peduli Sarirogo (ForPIS) sebagai bentuk pengawasan hingga toko yang dipersoalkan benar-benar ditutup pemerintah.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Choirul Mu'minin, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Pemkab Sidoarjo, Forkopimda, DPRD, PCNU, Muhammadiyah, serta berbagai elemen masyarakat yang membahas maraknya peredaran miras ilegal, prostitusi, hingga penyebaran HIV/AIDS.

Namun, menurutnya, keberadaan toko miras yang berada di sekitar sekolah menjadi perhatian serius karena dinilai berpotensi memberikan pengaruh buruk terhadap pelajar.

"Ini adalah wujud kegelisahan sahabat-sahabat Ansor dan Banser kaitannya dengan peredaran miras, kemudian penyebaran HIV dan juga prostitusi yang kian marak di Kabupaten Sidoarjo," kata Choirul.

Baca juga

Ansor Sidoarjo Kawal Penutupan Toko Miras Dekat Sekolah

Ia menjelaskan, Pendekar Bottle dipilih sebagai titik aksi karena lokasinya berada sangat dekat dengan SMK YPM 8 Sidoarjo. Bahkan, bangunan sekolah dapat terlihat jelas dari depan outlet tersebut.

Choirul menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, lokasi penjualan minuman beralkohol tidak semestinya berada di dekat fasilitas pendidikan, rumah ibadah maupun rumah sakit. Apalagi, toko tersebut diduga belum mengantongi izin usaha.

"Kalau kita kaji secara Perpres, toko miras yang berizin saja tidak diperkenankan berada dekat lembaga pendidikan, rumah sakit maupun tempat ibadah. Sayangnya, yang ini diduga tidak berizin," tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, terdapat sekitar 16 outlet miras di Kabupaten Sidoarjo yang diduga belum memiliki izin. Ansor menilai kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan aturan.

Karena itu, Ansor dan Banser memilih tidak hanya melakukan aksi demonstrasi, tetapi juga mendirikan posko pengawasan di sekitar lokasi sebagai bentuk komitmen mengawal proses penutupan toko miras yang dipersoalkan.

Baca juga

Pemkab Sidoarjo Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Kejahatan Digital

"Sampai hari ini tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahkan setelah pertemuan itu banyak masyarakat yang masih pesimis. Kalau memang pemerintah dan stakeholder tidak bergerak nyata, maka tidak ada kata lain gerakan masyarakat yang akan terus berjalan," ujarnya.

Choirul menambahkan, gerakan tersebut tidak akan berhenti di kawasan Sarirogo. Dalam satu hingga dua hari ke depan, Ansor dan Banser berencana memperluas aksi ke wilayah selatan Kabupaten Sidoarjo, seperti Kecamatan Porong dan Jabon, yang juga disebut memiliki persoalan serupa.

Dukungan terhadap gerakan tersebut turut disampaikan Ketua PCNU Sidoarjo, KH Zainal Abidin. Ia menegaskan Nahdlatul Ulama akan memperkuat gerakan sosial melalui sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan di bawah naungannya sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari pengaruh miras dan prostitusi.

"Kita berharap betul Sidoarjo harus bersih dari miras dan bersih dari prostitusi, karena kita punya kader-kader yang akan memimpin Kabupaten Sidoarjo ini," pungkasnya (*)

Pewarta: Syaiful Bahri