TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi-Mimik mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk aksi mahasiswa di depan Pendopo Delta Wibawa beberapa hari lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono, melihat bahwa periode ini atau 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati merupakan fase awal kinerja mereka dalam mewujudkan 14 program prioritas mereka dalam membangun segala hal di Kabupaten Sidoarjo.

Pernyataan Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo  itu ia sampaikan dalam Dialog Interaktif bertema “Setelah 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Apa Selanjutnya?” yang diselenggarakan oleh ASQARA Research and Branding Consultant, di kawasan Kapling DPR, Sidoarjo.

Dalam Dialog interaktif yang mempertemukan para politisi muda, aktivis, pengusaha, hingga akademisi untuk membedah realisasi dan tantangan dari 14 program prioritas kepemimpinan baru di Kabupaten Sidoarjo tersebut, Wahyu mencermati bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam 100 hari kepemimpinan mereka sudah berjalan.

“Mereka (Bupati dan Wakil Bupati, red) tidak hanya menerima laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi juga turun langsung ke masyarakat. Ini langkah awal kinerja mereka dalam mewujudkan program prioritas Subandi-Mimik," katanya.

"Dalam 100 hari kerja ini, kita memang harus menjadi bagian dalam mengawasi kinerja apa yang sudah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, tapi tentu kita tidak bisa membandingkan dengan pemimpin di daerah lain, karena sangat beda," lanjut Wahyu.

Wahyu menjelaskan, setiap pemimpin punya gaya kepemimpinan yang berbeda alias memiliki pendekatan masing-masing.

“Kita tidak bisa membandingkan kepala daerah kita dengan tokoh-tokoh seperti Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Karakter kepemimpinan itu berbeda-beda. Yang terpenting, sekarang kita dukung dulu apa yang sudah mereka jalankan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Politisi Muda Golkar Sidoarjo ini mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Sidoarjo, untuk memberikan ruang kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam membuktikan kinerjanya selama satu tahun pertama.

“Kalau 100 hari itu kita bicara gebrakan, satu tahun pertama adalah waktu yang ideal untuk menilai capaian kinerja mereka dalam mewujudkan Janji Politik mereka (program prioritas red). Mari kita beri mereka kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan kemampuan memimpin Sidoarjo,” ujar Wahyu.

Ditanya terkait aksi 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati oleh elemen mahasiswa di depan Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo beberapa hari lalu, Wahyu menegaskan bahwa seluruh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJMD itu berlaku lima tahun, satu periode kepemimpinan. Jadi 14 program prioritas itu tidak ditarget selesai dalam 100 hari, tapi dijalankan secara bertahap. Mari kita cek dan evaluasi di akhir tahun pertama, mana yang sudah berjalan, mana yang belum,” paparnya.

Ia juga menegaskan pentingnya melihat program-program tersebut secara komprehensif, bukan hanya dari daftar prioritas.

“Program 14 unggulan memang penting, tapi kita juga perlu melihat keseluruhan strategi pembangunan. Apakah program-program itu betul-betul berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?, atau tidak,” tambahnya.

Sebagai legislator, Wahyu menyatakan DPRD siap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, namun ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.

"Kami di DPRD Sidoarjo akan terus memantau, mengawasi. Tapi masyarakat pun perlu terlibat, bukan hanya dalam bentuk kritik, tapi juga dukungan, ide, dan kontrol sosial yang konstruktif,” harapnya.

"Pembangunan tidak selesai dalam waktu yang singkat, namun butuh proses, pengawasan, dan kolaborasi lintas pihak. Kini saatnya publik mengawal, memberi kesempatan, dan pada saatnya—memberi evaluasi yang jujur dan adil sesuai realita atau fakta yang ada," pungkas Wahyu. (*)