TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Seratus hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, menjadi sorotan hangat dalam sebuah dialog publik yang digelar oleh ASQARA Research and Branding Consultant. Mengusung tema “Setelah 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Apa Selanjutnya?”, dialog interaktif ini mempertemukan para politisi muda, aktivis, pengusaha, hingga akademisi untuk membedah realisasi dan tantangan dari 14 program prioritas kepemimpinan baru di Kabupaten Sidoarjo.

Bertempat di sebuah kafe kreatif di pusat kota Sidoarjo, suasana diskusi berlangsung santai namun sarat makna. Hadir sebagai pembicara antara lain Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono, Pengurus BPP HIPMI Pusat yang juga pengusaha muda asal Sidoarjo, Mahenda Abdillah Kamil, Ketua PC PMII Sidoarjo, Putri Maulidina, serta Helmi Naufal, Project Manager ASQARA Research and Branding Consultant.

Helmi, membuka dialog dengan menggarisbawahi pentingnya evaluasi publik atas janji-janji politik atau program prioritas Subandi-Mimik.

“100 hari bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk melihat arah dan keseriusan,” kata Helmi.

Zakaria Dimas, politisi muda dari Demokrat-Nasdem, menyoroti pembangunan infrastruktur yang mulai menunjukkan geliat, namun masih membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak terjebak dalam proyek seremonial.

“Pembangunan desa harus lebih dari sekadar rabat beton. Kita bicara soal konektivitas, layanan dasar, dan ekonomi produktif masyarakat,” kata Dimas.

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, mengamini pentingnya pendekatan holistik. Ia juga menyoroti program “Membangun Desa, Menata Kota” yang diusung pasangan Subandi-Mimik, namun menegaskan perlunya mekanisme pengawasan partisipatif.

"Saat ini kita di DPRD Sidoarjo sedang membahas program 'Membangun Desa, Menata Kota' Bupati dan Wakil Bupati. Intinya kita lakukan mekanisme pengawasan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakkan hingga tingkat Pemerintah Desa," Jelas Wahyu.

Sorotan lain datang dari Putri Maulidina. Ketua PC PMII Sidoarjo ini menekankan bahwa pendidikan harus menjadi fondasi dari seluruh program daerah. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa banyak anak muda Sidoarjo terjebak dalam lingkaran pengangguran meski berpendidikan tinggi.

“Jangan hanya bangun gedung sekolah. Yang kita butuhkan adalah transformasi sistem pendidikan yang menjawab kebutuhan industri dan ekonomi lokal,” ujarnya.

Disisi sektor usaha, Mahenda Abdillah Kamil, mewakili suara pelaku usaha, mengajak pemerintah daerah untuk lebih progresif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha.

“UMKM kita harus naik kelas, tapi itu tidak akan terjadi tanpa intervensi teknologi, pelatihan manajemen, dan akses pembiayaan,” katanya.

Mahenda juga menilai bahwa potensi Sidoarjo sebagai salah satu pusat Industri dan UMKM Jawa Timur belum dimanfaatkan optimal.

"Oleh karena itu, keterlibatan pengusaha sangat penting dalam kolaborasi dengan Pemerintah daerah," Harapnya.

Sementara untuk isu ruang kreatif bagi generasi muda juga menjadi perbincangan yang menarik dalam dialog ini.

Sebagai Politisi yang mewakili suara anak muda Kota Delta, Muh Zakaria Dimas dan Wahyu Lumaksono mengaku, masih banyak kendala struktural yang menghambat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Zakaria Dimas menilai keberadaan komunitas kreatif dan inovasi digital di Sidoarjo belum cukup diperhatikan.

“Anak muda bukan hanya butuh ruang fisik, tapi juga ruang partisipasi politik. Kita harus buka pintu selebar-lebarnya di eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Wahyu Lumaksono menambahkan jika sudah saatnya ada peraturan daerah yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

"Sepakat dengan Mas Dimas, sangat penting keterlibatan seluruh stakeholder, salah satunya generasi penerus yakni anak muda Sidoarjo yang harus di fasilitasi keterlibatan mereka dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan," ungkap Wahyu.

Terkait lapangan kerja dan dunia usaha, Mahenda mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor industri di Sidoarjo.Termasuk menyerap lulusan SMK dan perguruan tinggi di dunia kerja yang ada di Sidoarjo

"Maka kolaborasi Pemerintah Daerah dan pelaku industri harus dilakukan dengan melibatkan kampus dan sekolah kejuruhan untuk potensi penyerapan tenaga kerja mereka setelah mereka lulus. Saya rasa itu yang belum dilakukan dengan benar," pesanya.

Diakhir dialog, Zakaria Dimas dan Wahyu kompak mendorong Pemkab Sidoarjo untuk  melibatkan DPRD dalam pengawalan program prioritas secara lebih substansial, bukan sekadar formalitas. Tak hanya itu, pelibatan seluruh element masyarakat Kota Delta dalam hal ini Anak-anak muda potensial di Sidoarjo untuk melek kebijakan politik daerah juga sangat penting dilakukan.

“Kritik dan apresiasi harus berjalan seiring. Tapi yang paling penting, anak muda tidak hanya jadi penonton. Harus ambil bagian dalam pembangunan, hari ini, bukan besok,” kata Zakaria Dimas.

Sementara Wahyu Lumaksono menambahkan jika seluruh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJMD berlaku lima tahun, satu periode kepemimpinan. Jadi 14 program prioritas itu tidak ditarget selesai dalam 100 hari, tapi dijalankan secara bertahap. Mari kita cek dan evaluasi di akhir tahun pertama, mana yang sudah berjalan, mana yang belum,” paparnya.

Ia juga menegaskan pentingnya melihat program-program tersebut secara komprehensif, bukan hanya dari daftar prioritas.

“Program 14 unggulan memang penting, tapi kita juga perlu melihat keseluruhan strategi pembangunan. Apakah program-program itu betul-betul berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? atau tidak,” pungkas Wahyu. (*)