Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Silaturahmi dan Safari Ramadan bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Timur di Surabaya.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan kalangan pekerja untuk memperkuat komunikasi sekaligus menjaga hubungan industrial yang kondusif di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolri di tengah para pekerja dan buruh. Menurutnya, kehadiran pimpinan Polri dalam forum bersama serikat pekerja menunjukkan komitmen untuk memperkuat komunikasi serta membangun dialog yang konstruktif.

“Selamat datang Bapak Kapolri di Jawa Timur. Kehadiran Bapak di tengah para pekerja dan buruh menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat kedekatan serta membangun dialog yang konstruktif guna menjaga stabilitas hubungan industrial di Jawa Timur,” ujarnya.

Khofifah menegaskan bahwa pekerja dan buruh merupakan salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu terus diperkuat agar iklim investasi tetap sehat sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

“Para pekerja dan buruh adalah pilar utama penggerak ekonomi daerah. Membangun hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan sejumlah indikator ketenagakerjaan di Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada November 2025 mencapai 24,96 juta orang, meningkat sekitar 194,96 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 74,39 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 3,71 persen pada November 2025, turun 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu membuka kesempatan kerja yang semakin luas dan inklusif,” ujar Khofifah.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Khofifah juga mengingatkan para pengusaha agar memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Menurutnya, THR merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sekaligus berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya.

“THR bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang serta instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Untuk memastikan pemenuhan hak tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membuka 54 titik Posko Pelayanan THR Keagamaan di berbagai wilayah Jawa Timur sejak 26 Februari hingga 17 Maret 2026.

Posko tersebut berfungsi sebagai sarana konsultasi, pengaduan, sekaligus fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pembayaran THR bagi pekerja.

“Kami berharap para pengusaha dapat memenuhi kewajibannya dengan membayarkan THR tepat waktu karena itu merupakan hak pekerja sekaligus penting untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya,” kata Khofifah.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungan yang diberikan kepada para pekerja dan organisasi serikat buruh di Jawa Timur, khususnya KSPSI.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan industrial sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang selama ini secara konsisten memberikan dukungan kepada para buruh, khususnya kepada keluarga besar KSPSI di Jawa Timur,” ujarnya.

Kapolri Sigit menyebut jumlah anggota KSPSI di Jawa Timur mencapai sekitar 1,1 juta orang, sehingga memiliki peran strategis dalam ekosistem ketenagakerjaan di daerah.

“Di Jawa Timur, anggota KSPSI mencapai sekitar 1,1 juta orang. Ini merupakan kekuatan besar dalam ekosistem ketenagakerjaan. Karena itu dukungan dari pemerintah daerah sangat berarti bagi para pekerja,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi.

“Dalam situasi global yang penuh tantangan, kita harus tetap bersatu dan saling mendukung agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Kapolri menambahkan pemerintah pusat saat ini juga berupaya menahan potensi lonjakan harga yang dipicu dinamika global, termasuk dampak konflik internasional.

“Pemerintah pusat terus berupaya menahan lonjakan harga dan dampak ekonomi global agar masyarakat tetap terlindungi,” ucapnya. (*)