Sidoarjo – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo terus berbenah untuk memperbaiki layanan perparkiran di kota delta setelah putus kontrak dengan PT Indonesia Sarana Servis - KSO sejak Januari 2026 lalu. 

Dishub Sidoarjo bermitra dengan juru parkir (jukir) dalam memaksimalkan pelayanan perparkiran dan pendapatan daerah. Saat ini ada sekitar 166 titik lokasi parkir mulai dari alun-alun, pasar tradisional maupun parkir tepi jalan.  

"Kita memberdayakan jukir yang ada, tidak merekrut jukir baru. karena Dishub secara SDM tidak memiliki jumlah cukup banyak untuk memungut retribusi parkir," kata Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki saat dikonfirmasi, (23/4/2026).

Budi Basuki menjelaskan bahwa petugas parkir tidak mendapatkan gaji tetap atau gaji bulanan, akan tetapi Dishub Sidoarjo menerapkan sistem imbal jasa 60:40. 60 persen untuk Dishub dan 40 persen untuk jukir. 

Ia menambahkan salah satu tujuan dari melibatkan jukir juga untuk mengurangi angka pengangguran di kota delta dan juga memaksimalkan setiap potensi pendapatan retribusi parkir. 

Baca juga

DP3AKB Sidoarjo Catat 123 Kasus Kekerasan Anak, Kesadaran Lapor Meningkat

"Kalau jukir tidak dilibatkan akan menambah jumlah pengangguran. ketika pengangguran meningkat pasti kemiskinan juga naik, kriminalitas juga meningkat," ungkapnya. 

Di samping itu, tujuan lain dari menempatkan petugas parkir juga memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya tertib dan nyaman. tidak mengganggu lalu lintas. Tidak membuat kemacetan.

Dishub Sidoarjo selama periode Januari-Maret 2026 sudah menyetorkan pendapatan retribusi parkir sekitar Rp 1.022.143.000. "PAD dari retribusi parkir sekitar Rp 1 miliar," ucap Budi Basuki. 

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto berharap pengelolaan parkir yang sudah kembali ditangani oleh Dinas Perhubungan menjadi lebih baik lagi. 

Baca juga

100 Persen Warga Tak Lagi BAB Sembarangan, Sidoarjo Raih Predikat STBM 5 Pilar

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan target pendapatan retribusi parkir di tahun anggaran 2026 sekitar Rp 13,5 miliar.

"Untuk biaya operasional kurang lebih Rp 1,5 miliar untuk memfasilitasi jukir, rompi jukir, tanda pengenal jukir, dan termasuk karcis," ucap Bambang.   

"Mudah-mudahan target tersebut tercapai. Dan saya minta manajemen pengelolaan parkir dikelola dengan benar. jukir-jukirnya di fasilitasi dan diawasi," ucapnya (*)