SIDOARJO – Persoalan tumpukan sampah di aliran sungai Kecamatan Sukodono tak kunjung usai meski pembersihan rutin telah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Sidoarjo mengubah strategi penanganan dengan menyiapkan langkah jangka pendek berupa pemasangan jaring penahan sampah di enam desa, serta solusi jangka menengah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Langkah tersebut disepakati dalam audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Bahrul Amig, Camat Sukodono, serta para kepala desa pada Senin (3/8/2026).

Enam desa di Kecamatan Sukodono yang menjadi prioritas penanganan karena memiliki tumpukan sampah terbanyak di aliran sungai yakni Desa Jogosatru, Cangkringsari, Pademonegoro, Pekarungan, Suruh, dan Jumputrejo.

Sebagai langkah awal, Pemkab Sidoarjo akan memasang jaring di titik intake atau saluran pengambilan air baku di masing-masing desa. Jaring tersebut berfungsi menahan sampah yang terbawa arus sehingga lebih mudah diangkat secara berkala melalui koordinasi pemerintah desa, DLHK, dan Dinas PUBMSDA.

Selain pemasangan jaring, Dinas PUBMSDA juga akan melakukan normalisasi saluran sungai agar aliran air kembali lancar dan risiko penyumbatan dapat diminimalkan.

Perbaikan Sistem Pengelolaan dan Solusi Jangka Menengah

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan bahwa persoalan sampah di Sukodono tidak cukup diselesaikan hanya dengan kegiatan bersih-bersih sungai. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah harus dibenahi mulai dari hulu hingga tingkat desa.

Baca juga

Kelebihan Bayar Rp566 Juta, DPRD Sidoarjo Pertanyakan Pengawasan Proyek Alun-alun

"Persoalan sampah di Sukodono tidak bisa diselesaikan dengan membersihkan sungai saja. Yang harus kita benahi adalah sistemnya, mulai dari penanganan di hulu hingga pengolahan sampah di tingkat desa agar tidak lagi dibuang ke sungai," ujar Mimik.

Ia menjelaskan, langkah cepat yang dilakukan saat ini bertujuan menekan penumpukan sampah agar tidak menghambat aliran air sekaligus mengurangi potensi banjir saat musim hujan.

"Langkah cepat yang kita lakukan adalah memasang jaring di setiap intake sungai dan melakukan normalisasi saluran. Sampah yang tertahan di jaring harus segera diangkut melalui koordinasi antara pemerintah desa, DLHK, dan PUBMSDA," katanya.

Menurut Mimik, penanganan persoalan sampah tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Karena itu, Pemkab Sidoarjo mendorong pembangunan TPS3R di kawasan Sukodono sebagai upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya.

"Kita juga menyiapkan solusi jangka menengah dengan mendorong pembangunan TPS3R. Harapannya, sampah dapat diolah dari sumbernya sehingga yang masuk ke TPA benar-benar hanya sampah residu," jelasnya.

Baca juga

Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Jatim dan BI Gelar Promo Tarif Trans Jatim Rp81

Ia menambahkan, Kecamatan Sukodono merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan kawasan perumahan yang cukup pesat. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah harian.

"Selama ini pemerintah rutin membersihkan sungai, tetapi sampah terus muncul kembali. Artinya, persoalan utamanya bukan hanya pembersihan, melainkan perilaku membuang sampah sembarangan yang harus kita ubah bersama. Sungai bukan tempat pembuangan sampah," tegas Mimik.

Upaya Desa dan Pentingnya Sinergi

Sementara itu, Kepala Desa Pekarungan menyampaikan bahwa upaya menjaga kebersihan sungai selama ini telah dilakukan secara rutin. Pemerintah desa melakukan pembersihan sedikitnya tiga kali dalam sepekan, sedangkan warga menggelar kerja bakti setiap hari Minggu. Pihaknya juga mengalokasikan iuran untuk mendukung pengangkutan sampah.

Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum mampu menghentikan munculnya tumpukan sampah di aliran sungai. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci agar persoalan sampah di Sukodono dapat ditangani secara berkelanjutan. (*)