TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Kondisi sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah ditemukan banyak bangunan yang tidak layak pakai untuk proses belajar mengajar.

Temuan itu diperoleh langsung oleh Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, dalam kunjungan kerjanya menindaklanjuti laporan masyarakat dan para tenaga pendidik.

“Setelah saya mendapat laporan aspirasi dari masyarakat dan sejumlah guru, kami mendatangi tiga SD Negeri di wilayah Kecamatan Taman. Ternyata faktanya, ada beberapa bangunan ruang kelas yang sudah tidak layak ditempati untuk kegiatan belajar,” kata Dimas, Kamis (15/5/2025).

Kondisi infrastruktur yang rusak, seperti plafon ambruk, dinding retak, dan akses jalan menuju sekolah yang berlubang, menjadi kendala serius bagi kegiatan belajar mengajar. 

"Tak hanya membahayakan keselamatan siswa dan guru, situasi ini turut berdampak pada minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri," ujar Dimas.

SD Negeri Ditinggalkan
Ketua NasDem Sidoarjo ini mengungkapkan jika saat ini mulai terlihat adanya pergeseran minat orang tua untuk memilih sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri, terutama bagi kalangan menengah ke atas. Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan dan kenyamanan anak-anak saat belajar di gedung sekolah yang tidak layak.

“Karena kondisi fisik bangunan yang sangat memprihatinkan, banyak orang tua mulai memindahkan anaknya ke sekolah swasta. SD Negeri mulai ditinggalkan dan hanya menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah,” ungkapnya.

Dimas menambahkan, dalam percakapan dengan beberapa guru, ia mendengar kekhawatiran bahwa ketimpangan akses pendidikan yang layak dapat memperparah ketimpangan sosial di masa depan.

“Salah satu guru mengatakan, pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan secara mutlak, tetapi pendidikan membuka peluang dan harapan agar generasi berikutnya bisa hidup lebih baik. Sekolah yang rusak menjadi hambatan besar dalam proses itu,” katanya.

Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat Pemerintah Pusat yang tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai pelosok daerah, termasuk di wilayah tertinggal.

“Pemerintah pusat tengah menyiapkan program Sekolah Rakyat untuk mengentaskan buta huruf dan mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu. Jangan sampai program nasional ini justru tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Dimas mengingatkan.

Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat vital dalam mengelola dan memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk SD Negeri yang kini menghadapi tantangan infrastruktur.

“Pemda harus konsisten dan fokus dalam pembangunan pendidikan. Bangunan sekolah yang rusak tidak hanya menghambat proses belajar, tetapi juga mengancam keselamatan anak-anak kita,” tegas Dimas.

Kolaborasi Legislatif dan Eksekutif
Dimas menyebut, dalam konteks penganggaran, anggota legislatif di Sidoarjo telah menunjukkan komitmennya dengan mengarahkan sebagian anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk perbaikan infrastruktur pendidikan.

“Banyak anggota DPRD Sidoarjo yang telah mengalokasikan anggaran Pokir untuk perbaikan sekolah, termasuk ruang kelas, toilet, dan fasilitas penunjang lainnya. Ini bagian dari upaya legislatif untuk memperkuat sektor pendidikan,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa temuannya di lapangan akan segera dibawa dalam pembahasan Komisi C DPRD Sidoarjo untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Kami ingin kolaborasi nyata antara legislatif dan eksekutif. Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas bersama,” tandas Dimas. (*)