TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menanggapi rendahnya serapan anggaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terealisasi Rp950 miliar atau setara 41,24 persen dari total rencana umum pengadaan Rp2,3 triliun.

Hal itu berdasarkan data pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo per tanggal 9 September 2025. Artinya masih ada anggaran sekitar Rp1,35 triliun belum terealisasi dan berpotensi menjadi Silpa.

"Untuk dinas yang serapan kurang bagus akan kita lakukan koreksi, karena masih ada waktu 4 bulan," ucap Bupati Subandi, Jumat (12/9/2025)

Ia menambahkan realisasi yang masih rendah itu banyak di bagian dinas yang menangani proyek fisik. Dan saat ini proses pembangunannya masih berjalan hingga akhir tahun. 

"Sekarang kan masih dalam proses pembangunan. Tentu kalau sudah selesai, anggaran baru direalisasikan," ujarnya. 

Rendahnya serapan anggaran Pemkab Sidoarjo ini diungkapkan oleh Badrus, pengamat kebijakan publik. Dia menilai jika kondisi ini dibiarkan bakal menjadi alarm merah. 

Jika anggaran sekitar Rp1,35 triliun semua diserap akhir tahun rawan terhadap penyimpangan dan tidak efisien, artinya dalam perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. 

Selain itu, program penting seperti pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, dan kebersihan lingkungan berpotensi gagal terlaksana.

"Dampak terhadap masyarakat adalah pelayanan publik seperti jalan, sekolah da kesehatan tidak maksimal. Bahkan terancam gagal jika tidak mampu menyerap anggaran," ucap Badrus. 

Dia memaparkan salah satu instansi yang serapan anggaran sangat minim ialah RSUD R.T. Notopuro dengan realisasi hanya 19,32 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 5,68 persen, serta Kelurahan Sidokumpul dengan catatan terendah 6,46 persen.

Sedangkan dinas yang berkinerja baik, Dinas Kominfo mencatatkan realisasi 92,52 persen, disusul Dinas Kesehatan 86,43 persen, dan Kelurahan Wonocolo 78,69 persen.

Tantangan Pemkab Sidoarjo

Badrus menyoroti dua persoalan utama yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Pertama, keterlambatan proses pengadaan. Banyak paket masih berstatus terumumkan atau aktif, tetapi belum dilanjutkan ke tahap tender atau kontrak. 

"Hal ini menunjukkan adanya kendala teknis maupun administratif di lapangan yang belum tuntas," ujarnya.

Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mencatat bahwa rencana sudah disusun, namun pelaksanaannya tersendat. Koordinasi antara dinas perencanaan, keuangan, dan satker dinilai masih lemah.

Rekomendasi Kebijakan

Badrus mendorong Pemkab Sidoarjo mengambil langkah cepat melalui sejumlah kebijakan. Misalnya melakukan ercepatan serapan anggaran dengan audit cepat, pemberian target realisasi bagi satker besar, serta penguatan monitoring melalui dashboard digital.

"Optimalisasi platform digital dengan pemanfaatan e-Katalog 6.0 dan evaluasi tokodaring," tambahnya. 

Penyederhanaan prosedur non-tender untuk kebutuhan mendesak melalui mekanisme swakelola yang cepat namun tetap transparan.

Kemudian pengelolaan Silpa dengan realokasi anggaran ke program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kapasitas SDM pengadaan melalui pelatihan rutin tentang regulasi, sistem digital, dan pengelolaan risiko.

“Masih ada waktu 4 bulan ke depan untuk menyelamatkan Rp1,35 triliun anggaran rakyat Sidoarjo. Kita tunggu saja apakah Pemkab Sidoarjo mampu,” pungkas Badrus. (*)