TIMES SIDOARJO, SURABAYA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, mengapresiasi respons pemerintah terhadap aspirasi DPR terkait penataan kebijakan cukai hasil tembakau, khususnya bagi industri rokok rakyat di Madura.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana penambahan satu lapisan tarif baru dalam struktur cukai rokok.

Menurut Eric, kebijakan itu berpotensi menjadi solusi transisi bagi petani tembakau dan pelaku usaha rokok kecil di Madura yang selama ini berada dalam tekanan penegakan hukum, tanpa skema legalisasi yang memadai.

“Saya bersyukur perjuangan kami di Komisi XI, khususnya bersama Ketua Komisi XI Pak Misbakhun, mulai direspons secara positif oleh pemerintah,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Eric menilai persoalan rokok ilegal di Madura tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pendekatan represif. Sejak awal, Komisi XI mendorong agar negara membuka ruang legalisasi secara bertahap agar pelaku usaha kecil dapat masuk ke dalam sistem resmi.

“Tujuannya jelas, agar petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat tetap bisa bertahan, sekaligus negara memperoleh penerimaan,” katanya.

Ia menyebut aspirasi tersebut telah disampaikan melalui berbagai forum resmi, baik di daerah maupun di tingkat nasional, termasuk melalui rapat dengar pendapat dan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan.

Eric juga menekankan peran Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun yang dinilainya konsisten mengawal aspirasi masyarakat Madura hingga sampai ke tingkat pengambil kebijakan nasional.

Selain itu, Eric menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang meminta seluruh kader memperjuangkan kebijakan politik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kepentingan negara.

“Ketua Umum selalu mengingatkan bahwa setiap perjuangan politik harus memberi manfaat langsung bagi rakyat dan tetap menjaga kekuatan negara,” ujarnya.

Erik berharap kebijakan baru tersebut nantinya diikuti dengan program sosialisasi dan pendampingan yang masif bagi pelaku usaha rokok rakyat di Madura agar mereka dapat beradaptasi dengan aturan baru.

“Saya dan Partai Golkar berkomitmen mengawal kebijakan yang adil, agar rakyat terlindungi dan negara tetap kuat,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah membahas penambahan satu lapisan tarif baru dalam struktur cukai hasil tembakau.

“Kita akan memastikan ada satu layer baru, ini masih dalam tahap diskusi,” kata Purbaya.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberi ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar beralih menjadi legal dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran setelah kebijakan itu resmi diberlakukan. Penindakan tegas akan tetap dilakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan cukai. (*)