TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, angkat bicara terkait memanasnya hubungan antara bupati dan DPRD Sidoarjo. 

Situasi ini mencuat pasca DPRD Sidoarjo menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Kiai Zainal menyampaikan, PCNU Sidoarjo melalui jajaran tanfidziah telah mendiskusikan dan mencari informasi valid terkait ketidakharmonisan tersebut. Ia menegaskan, para ulama sangat berharap situasi daerah tetap terjaga dalam suasana yang kondusif dan harmonis

“Kalau dari para ulama menghendaki adanya kondusivitas, karena bagaimanapun tugas kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama ada tugas-tugas pembangunan rohaniah yang membutuhkan situasi kondusif,” ungkapnya saat ditemui di Kantor PCNU Sidoarjo, Selasa (22/7/2025).

Namun demikian, Kiai Zainal menegaskan bahwa secara kelembagaan, PCNU belum mengambil langkah atau sikap resmi terkait dinamika politik tersebut. Ia menekankan, PCNU akan tetap menjunjung prinsip musyawarah dengan para kiai sebelum mengambil keputusan.

“Karena PCNU tidak bisa melakukan intervensi dan masuk pada wilayah kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Kiai Zainal mengatakan, PCNU Sidoarjo siap berperan menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan keagamaan dan spiritual. Menurut Kiai Zainal, peran ulama sangat strategis dalam meredam gejolak dan menenangkan masyarakat.

“Pendekatannya bukan melalui politik. Bisa saja nanti melalui pendekatan spiritual keagamaan. Kalau kita kembalikan, toh semuanya situasi seperti ini tetap atas kehendak Allah. Jaluk e ya kepada Gusti Allah. Nah kiai kan mempunyai cara masing-masing,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Sidoarjo menolak LPj APBD 2024 dalam rapat paripurna yang dihadiri 47 anggota dewan. Lima dari tujuh fraksi menyatakan penolakan, sementara dua lainnya menerima. Namun, Fraksi PDIP yang semula menerima, kemudian berbalik arah dan menyatakan penolakan.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Di tengah kondisi tersebut, suara moral dari para ulama dinilai penting untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan masyarakat. (*)