TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Keberadaan pabrik kaca milik PT Seruni Industri Jaya Sejahtera di Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menuai polemik dan penolakan dari warga setempat. Warga menilai aktivitas pabrik tersebut mengganggu kenyamanan lingkungan karena berada di tengah kawasan permukiman penduduk.

Polemik itu sebelumnya telah dimediasi, namun belum menemukan titik temu. Akibatnya, warga mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Sidoarjo. Hearing terkait pabrik kaca itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, pada Selasa (20/1/2026).

Rapat dengar pendapat tersebut melibatkan Komisi B dan Komisi C DPRD Sidoarjo, serta sejumlah dinas terkait, di antaranya Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), Dinas Perhubungan, Dinas PUBM-SDA, DPMPTSP, perwakilan warga Sruni RT 03, serta manajemen PT Seruni Industri Jaya Sejahtera.

Salah satu warga, Uniq, secara tegas menyampaikan penolakan terhadap keberadaan pabrik kaca tersebut. Ia meminta agar pabrik direlokasi dan lahan digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami ingin pabrik itu direlokasi, dan tempat tersebut digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Uniq.

Menurutnya, ketidaknyamanan warga juga dipicu oleh aktivitas truk tronton yang melintas di jalan kabupaten kelas III. Padahal, jalan tersebut seharusnya tidak diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar.

Uniq bahkan mengungkapkan pernah terjadi insiden kaca yang diangkut truk pecah di jalan. Beruntung, kejadian itu tidak sampai menimbulkan korban.

“Kalau sampai mengenai warga, akibatnya bisa fatal,” ujarnya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan polusi udara yang dirasakan setiap hari akibat aktivitas pabrik. Mereka berharap ada ketegasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak terus-menerus merugikan warga.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, berjanji akan menindaklanjuti dan mencari solusi terbaik atas polemik pembangunan pabrik kaca tersebut.

“Kami ingin mengurai persoalan ini berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan atas asumsi masing-masing,” kata Suyarno.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan, terkait keluhan polusi udara, perlu dilakukan pengukuran secara objektif. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, kata dia, memiliki alat untuk mengukur baku mutu udara.

“Nanti kita cari solusi bersama. Misalnya ada kompensasi, itu bisa dibicarakan dengan baik. Yang terpenting kedua belah pihak bisa saling menerima,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur PT Seruni Industri Jaya Sejahtera, Rony, menyatakan siap menampung aspirasi dan tuntutan dari warga selama masih dalam batas wajar.

“Asalkan tuntutannya masih wajar dan masuk akal,” katanya.

Terkait penggunaan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan besar, Rony menyebut bahwa kendaraan yang melintas di jalur tersebut bukan hanya milik perusahaannya.

“Yang lewat di sana bukan hanya kendaraan kami saja,” pungkasnya. (*)