TIMES SIDOARJO, JAKARTA – Terus menerus diancam Amerika Serikat, Iran mulai bangkit dan balik memperingatkan bahwa mereka siap perang melawan bila pangkalannya diserang.

Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh hari Minggu kemarin mengeluarkan peringatan, bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengancam Iran karena pangkalan mereka di seluruh wilayah berada dalam bidikan Iran.

Berbicara kepada presenter TV nasional dalam wawancara yang disiarkan Minggu malam, dimana juga diperlihatkan rudal baru buatan dalam negeri Iran, Qassem Basir, menteri pertahanan memperingatkan Amerika. "Jika kami diserang atau perang dipaksakan kepada kami, kami akan membalasnya dengan kekuatan," tegasnya

"Kami akan menyerang kepentingan dan pangkalan mereka, dan kami tidak akan ragu dan tidak akan melihat batasan apa pun dalam hal ini," tegas Jenderal Nasirzadeh.

"Kami bukanlah musuh negara tetangga kami, dan mereka adalah saudara kami, tetapi pangkalan Amerika di tanah mereka akan menjadi target kami," katanya memperingatkan.

Iran memang telah mengungkapkan rudal balistik berbahan bakar padat, dan baru saja diuji coba dengan nama Qassem Basir yang memiliki jangkauan 1.200 Km.

Aziz Nasirzadeh mengatakan,   rudal berbahan bakar padat baru tersebut memiliki kemampuan manuver yang lebih baik dibandingkan dengan rudal sebelumnya, dan akan kebal terhadap berbagai sistem pertahanan udara seperti THAAD, Patriot, dan sistem pertahanan udara rezim Israel. 

Uji coba rudal tersebut sempat ditayangkan di Program IRIB pukul  20:30 tadi malam yang menunjukkan rudal balistik tersebut mengenai sasarannya dengan tepat saat peluncuran uji coba. 

Rudal Qasem Basir tahan terhadap peperangan elektronik dan bisa menerobos sistem antirudal balistik. Iran siap menggunakannya bila Amerika Serikat bersikeras menyerang Iran.

Pengayaan uranium

Amerika Serikat dan Iran sedang berunding soal hak pengayaan uranium, namun perundingan yang sudah mencapai putaran ke empat yang dijadwalkan Sabtu kemarin ditunda dengan "alasan logistik".

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mendesak Iran untuk menghentikan upaya pengayaan uranium, karena menurutnya hanya ada satu alasan sebuah negara melakukan pengayaan uranium yaitu karena untuk membuat senjata nuklir.

Namun Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa kegiatan nuklir Iran bersifat sipil.

Namun negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Brasil juga melakukan pengayaan uranium, tapi tidak memiliki persenjataan nuklir.

Karena itu Iran membela haknya untuk memperkaya uranium, memperkuat pendiriannya yang telah lama dipegang karena putaran negosiasi nuklir berikutnya dengan Amerika Serikat di Oman tiba-tiba ditunda.

Menggunakan media sosial pada hari Sabtu Abbas Araglhchi menyatakan, "Iran memiliki hak penuh untuk memiliki siklus bahan bakar nuklir penuh", dan Iran merujuk pada keanggotaan negara tersebut dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Ia menambahkan, ada beberapa anggota NPT yang memperkaya uranium tetapi sepenuhnya juga menolak senjata nuklir, dan Iran kembali menggarisbawahi argumennya bahwa aktivitas nuklirnya bersifat sipil.

"Posisi maksimalis dan retorika yang menghasut tidak akan menghasilkan apa pun kecuali mengikis peluang keberhasilan," tegas Araghchi setelah AS menekan Iran harus menghentikan semua kegiatan pengayaan uraniumnya.

Kemunduran perundingan ini juga menyusul gelombang baru sanksi AS yang terkait dengan penjualan minyak Iran dan dugaan dukungan berkelanjutan bagi pemberontak Houthi di Yaman. Namun Iran menanggapi dengan menuduh Amerika Serikat  mengirim pesan bertentangan yang merusak diplomasi.

Prancis juga menambah ketidakpastian perundingan ini setelah Menteri Luar Negeri, Jean-Noel Barrot juga mengklaim Iran "hampir bisa membuat senjata nuklir”. Tuduhan itupun ditepis Iran sebagai “tidak masuk akal”.

Iran tetap berkeras tidak berusaha membuat bom, secara konsisten mempertahankan program nuklirnya mematuhi pengawasan IAEA.

Araghchi menegaskan kembali bahwa hak Iran untuk melakukan pengayaan adalah "tidak bisa dinegosiasikan", bahkan ketika kepala IAEA Rafael Grossi menyarankan pada hari Rabu lalu bahwa setiap materi yang diperkaya di Iran bisa dibubarkan atau diekspor jika kesepakatan tercapai.

Kebuntuan diplomatik ini terjadi saat kekuatan global mempertimbangkan apakah kemajuan yang berarti masih bisa dicapai dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang ditengahi oleh kekuatan dunia, yang runtuh setelah AS, di bawah masa jabatan presiden pertama Donald Trump, secara sepihak meninggalkannya pada 2018.

Kesepakatan tahun 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. (*)