TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan mulus. Berbagai tantangan, mulai dari pengurukan lahan hingga pendanaan, menjadi hambatan dalam realisasi program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Bupati Sidoarjo, Subandi, langsung menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, camat, serta kepala desa untuk mengurai berbagai kendala dalam pendirian KDKMP.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pembangunan KDKMP harus didukung sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, serta pemerintah desa guna mempercepat pendiriannya,” ujar Bupati Subandi, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, Bupati Subandi juga memberikan instruksi khusus kepada para camat untuk memberikan pendampingan teknis kepada desa-desa yang masih mengalami kendala.

Ia menekankan pentingnya pemetaan kendala di lapangan, khususnya pada desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan pendanaan. “Kami minta seluruh kendala ini dipetakan secara menyeluruh,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan alat berat.

“Pemkab menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan lahan,” jelasnya.

Selain fokus pada percepatan pendirian KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ia menyampaikan, hingga saat ini Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, kepastian hukum terkait tata ruang memiliki peran krusial dalam mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo.

“Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modal,” imbuhnya.

Bupati Subandi juga menyampaikan rencana untuk bertolak ke Jakarta pada pekan depan guna mengawal persoalan LP2B tersebut. Langkah ini dilakukan agar arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat.

Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.

“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat diwujudkan,” pungkasnya. (*)