TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Dinamika politik anggaran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendapat perhatian serius dari kalangan mahasiswa pasca penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2024 oleh mayoritas fraksi di DPRD Sidoarjo. 

Selain itu, pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 juga tidak luput dari perhatian berbagai pihak, termasuk dari mahasiswa koalisi Cipayung Plus Sidoarjo.

Cipayung Plus yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI). 

Mahasiswa dari Cipayung Plus Sidoarjo saat memberikan pernyataan sikap atas konflik eksekutif dan legislatif terkait penolakan LPP APBD dan PAK 2025 (FOTO: Syaiful Bahri/TIMES Indonesia)

Mahasiswa menilai penolakan LPP oleh DPRD Sidoarjo jangan hanya sekadar manuver politik, tetapi menjadi sinyal kuat perlunya perbaikan tata kelola fiskal daerah. 

Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo mengajak seluruh elemen untuk melihat persoalan ini secara objektif, bukan hanya sebatas konflik eksekutif dan legislatif.

"Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menolak, melainkan apa dasar dari penolakan tersebut. Jika realisasi anggaran tidak selaras dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, evaluasi adalah keharusan,” tegas Tirta kepada TIMES Indonesia pada Selasa (5/8/2025).

Cipayung Plus menilai, LPP APBD seharusnya tidak hanya menjadi dokumen administratif tahunan, tetapi harus mampu menggambarkan akurasi, transparansi, serta keberpihakan anggaran kepada kebutuhan masyarakat.

Mahasiswa menuntut Pemkab Sidoarjo membuka data anggaran secara transparan serta melibatkan publik dalam proses evaluasi. Eksekutif dan legislatif harus serius dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 sebagai langkah solutif. 

Menurut Fajar, Sekretaris Cabang IMM Sidoarjo, PAK bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghindari stagnasi pembangunan akibat belum disahkannya LPP.

“Di sinilah kepemimpinan Subandi–Mimik diuji. PAK harus menjadi bukti bahwa pemerintah mampu memperbaiki kekurangan, bukan sekadar bertahan dalam konflik politik,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyerukan agar pemerintah tidak menggunakan narasi antagonistik terhadap pihak yang berbeda pandangan. 

Sebaliknya, kritik dari mahasiswa harus dimaknai sebagai instrumen perbaikan demi keberlanjutan pembangunan sidoarjo yang lebih baik sesuai yang telah dijanjikan kepada masyarakat. 

“Menerima penolakan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kedewasaan dalam berdemokrasi. Tujuannya bukan menjatuhkan pemerintah, melainkan memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat,” tutur Hasbi dari PC PMII Sidoarjo.

Penegasan sikap Cipayung Plus bahwa evaluasi terhadap LPP APBD harus dimaknai sebagai momentum perbaikan. Mereka berharap PAK 2025 dapat menjadi solusi nyata agar pembangunan di Sidoarjo tidak terhambat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (*)