SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo harus bekerja ekstra keras setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp642 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sektor untuk menutup kekurangan anggaran, salah satunya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang membidangi penarikan retribusi dan pajak, agar memaksimalkan pendapatan tanpa celah kebocoran.

“Saya sudah berkoordinasi dan memberikan arahan kepada OPD terkait untuk memastikan seluruh pendapatan masuk ke kas daerah. Tidak boleh ada kebocoran,” tegas Subandi, Senin (13/4/2026).

Subandi menekankan bahwa validitas data merupakan kunci optimalisasi pendapatan. Mulai dari kawasan parkir, jumlah pasar, hingga potensi reklame dan perizinan harus tercatat secara detail dan transparan.

Menurutnya, setiap OPD wajib memiliki dashboard pemantauan pendapatan. Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat mendeteksi secara dini sektor mana yang realisasinya rendah untuk segera dicari penyebabnya.

“Jika ada dashboard, kita bisa tahu retribusi mana yang rendah, kenapa tidak tercapai, dan di OPD mana masalahnya. Misalnya pasar, kita harus tahu tiap pasar kontribusinya berapa dan targetnya berapa,” ujar Bupati yang juga dikenal sebagai pengusaha tersebut.

Baca juga

Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp800 Juta untuk Bangun Ruang Kelas SDN Waung yang Roboh

Ia juga menyoroti adanya anomali pada target pendapatan yang dinilai tidak rasional. Subandi menegaskan, setiap penurunan target harus disertai kajian teknis yang jelas, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Tidak boleh target satu tahun misalnya Rp18 miliar, tiba-tiba turun jadi Rp12 miliar tanpa kajian. Semua harus terukur,” tegasnya.

Selain sektor retribusi pasar, perhatian diarahkan pada potensi pajak reklame, restoran, hotel, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Subandi mengungkapkan masih adanya potensi reklame di lapangan yang belum terdata secara optimal.

“Kalau ada 100 reklame yang terdata, tapi ternyata di lapangan ada lebih, ini harus kita benahi. Semua potensi harus masuk,” ucap Subandi.

Terkait PBB, Pemkab Sidoarjo memilih untuk tidak menaikkan beban masyarakat secara umum. Namun, penyesuaian akan dilakukan pada kawasan perumahan baru yang dinilai memiliki potensi pajak lebih besar.

Baca juga

Kementan Serahkan Traktor untuk Petani Sidoarjo, Bupati Subandi Dorong Modernisasi Pertanian

Di sisi lain, Subandi juga menyoroti kebocoran yang terjadi di sejumlah sektor, termasuk Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat.

“Kenapa PDAM bocor, ini harus kita telusuri. Semua akan kita koreksi dan kita dampingi setiap hari,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Subandi menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan langsung terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Saya sebagai owner harus tahu langsung. Tidak bisa hanya bergantung pada laporan direksi. Semua harus transparan,” pungkasnya. (*)