TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Sabtu, 31 Mei 2025, tepat seratus hari setelah pelantikan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana. Di 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo malah diguncang oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan perangkat desa.

Dalam Operasi tangkap tangan tersebut, Polres Sidoarjo mengamankan sejumlah orang yang terdiri dari Mantan kepala desa dan dua orang kepala desa aktif di Kota Delta yang diduga melakukan kecurangan diduga dengan meminta sejumlah uang imbalan untuk memuluskan beberapa orang agar lulus di rekrutmen atau pemilihan perangkat desa yang digelar disejumlah desa.

Ya, Skandal OTT Rekrutmen Perangkat desa ini mencoreng citra pemerintahan yang baru berumur 100 hari ini yang mengusung visi besar yakni "Menata Desa, Membangun Kota" dan berkomitmen mewujudkan Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. 

Saat itu di penyambutan Bupati dan Wakil Bupati di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, senin (3/3/2025) yang merupakan hari pertama Subandi dan Mimik Idayana bertugas atau bekerja sebagai kepala daerah.

Setelah sebelumnya menjalani pelantikan di Jakarta dan ikut retreat di Magelang. Subandi dengan tegas di hadapan seluruh Forkopimda Sidoarjo, Kepala OPD Sidoarjo, seluruh camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Sidoarjo, berkomitmen untuk mewujudkan visi besar di 100 hari kerja.  

Visi besar itu yakni menata desa, membangun kota, dan menjadikan Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui lima sasaran utama yakni meningkatkan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0 persen, ketimpangan berkurang, meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas serta daya saing SDM meningkat dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menuju net zero emission,” tegas Subandi. 

Memang, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Subandi-Mimik langsung tancap gas dengan meluncurkan 14 program prioritas yang mencakup pembukaan 100.000 lapangan kerja, bantuan modal usaha Rp50 juta untuk UMKM, beasiswa bagi 20.000 pelajar, serta bantuan keuangan Rp500 juta untuk setiap desa. Kemudian program 2000 pupuk dan benih gratis untuk nelayan dan petani serta 20.000 UMKM Naik Kelas.

Mereka juga menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui konsep smart city untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan. 

Skandal OTT: Luka di Hari Ke-100

Namun, di tanggal 29 Mei 2029 masyarakat Kota Delta di kejutkan dengan pemberitaan terkait OTT oleh pihak Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) terkait dugaan kecurangan dalam rekrutmen atau pemilihan perangkat desa.

Meskipun detail lengkap mengenai dugaan OTT ini belum dirilis secara resmi, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan komitmen pemerintahan Subandi-Mimik terhadap prinsip good governance.  

Skandal ini menjadi ironi mengingat salah satu program unggulan mereka adalah pemberian bantuan keuangan Rp500 juta per desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Jika proses pemilihan perangkat desa saja sudah tercemar oleh dugaan kecurangan, bagaimana masyarakat dapat mempercayai bahwa dana bantuan tersebut akan dikelola dengan transparan dan akuntabel? 

OTT Perangkat Desa ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Subandi-Mimik. Mereka harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik, seperti melakukan audit independen terhadap proses pemilihan perangkat desa, memperkuat sistem pengawasan internal, dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat. 

Selain itu, implementasi konsep smart city yang mereka usung harus benar-benar diwujudkan, tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan. Integrasi layanan publik melalui digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan kecurangan di masa depan. 

Seratus hari pertama pemerintahan Subandi-Mimik yang seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan perubahan positif di Sidoarjo, justru tercoreng oleh dugaan skandal OTT dalam pemilihan perangkat desa.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan inklusif tidak hanya cukup dengan janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan sistem yang transparan. 

Masyarakat Sidoarjo kini menantikan langkah-langkah konkret dari pemimpin mereka untuk mengatasi krisis kepercayaan ini dan memastikan bahwa visi "Menata Desa, Membangun Kota" benar-benar menjadi kenyataan. (*)

* Oleh: Rudi Mulya. Jurnalis TIMES Indonesia Sidoarjo

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.