TIMES SIDOARJO, JAKARTA – KPK RI menegaskan status tersangka untuk Siska Wati, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, setelah ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa gelar perkara atau ekspose kasus ini berlangsung dengan sejumlah kesulitan.

"Setiap ekspose itu tidak sederhana, maka semuanya kemudian pasti ada banyak hal-hal, baik teknis hukum maupun strategi penegakannya yang kami perdebatkan. Jadi bahwa ekspose alot, rata-rata alot, tidak ada yang alot, termasuk yang ini begitu," katanya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Ia menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi perdebatan terkait wacana mentransfer kasus ini ke aparat penegak hukum (APH) lain. Ia menyebut bahwa kemungkinan itu masih terbuka karena jumlah barang bukti yang ada.

"Apakah ada wacana akan menyerahkan ke APH lain? Salah satunya yang diperdebatkan ini karena nilainya dianggap masih kecil," ucapnya.

Disamping itu, Ia juga menyatakan bahwa KPK akhirnya memutuskan untuk menangani OTT di Sidoarjo. Ia menilai jumlah uang yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan yang terbilang kecil dapat menjadi besar dalam pengembangan perkara.

"Kami selalu mengatakan bahwa pada saat OTT itu pasti kemudian yang cash itu pasti kecil, tapi ketika kita masuk pasti kemudian dapat yang lain. Misalnya tahun 2023 yang terkumpul Rp 2,7 miliar kan itu akumulasi ya, tiga bulanan. Mungkin yang bulan-bulan sebelumnya sudah terbelanjakan yang kami amankan yang ada periode terakhir," tuturnya.

Sempat Cari Bupati Sidoarjo Saat OTT

Sebanyak 11 individu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo. Ghufron menyatakan bahwa KPK juga berusaha menemui Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, selama pelaksanaan OTT pekan lalu.

"Secara teknis pada hari Kamis sampai Jumat itu kami sudah melakukan secara simultan mencari yang bersangkutan," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa upaya pencarian tersebut tidak berhasil, namun ia membantah rumor bahwa KPK menghindari menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Sidoarjo.

"Jadi tidak benar kalau kemudian jeda sampai 4 hari ini itu adalah kami menghindari, jadi tidak ada itu," katanya.

Terlebih dari itu, ia juga menyebutkan bahwa terdapat dugaan bahwa potongan insentif tersebut dikumpulkan oleh Siska untuk kepentingan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Ia menjelaskan bahwa potongan insentif diduga terjadi sejak tahun 2021.

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya kebutuhan untuk Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," tegasnya.(*)