TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan, lembaga antirasuah ini mengamankan 10 orang pada Jumat (26/1/2024) lalu.

Namun, hingga Senin (29/1/2024) ini, KPK belum juga mengumumkan secara resmi kasus tersebut. Biasanya, lembaga ini akan membawa pihak yang terlibat ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, dan melakukan konferensi pers resminya.

Dari informasi yang didapat TIMES Indonesia, penanganan OTT di Sidoarjo ini mendek. Itu karena sejumlah penegak hukum di KPK tak setuju dengan penangkapan tersebut. Salah satunya karena kurang bukti.

Pimpinan KPK dikabarkan terbelah mengenai kasus itu. Namun, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa perbedaan pendapat di KPK soal OTT di Sidoarjo tersebut tidak benar.

Ia mengatakan, bahwa kasus tersebut masih di proses oleh pihaknya. "Tidak benar isu itu. Pas ekpos semua pimpinan setuju perkara dinaikkan ke penyidikan dengan perintah segera memanggil bupati dan melakukan pemeriksaan," katanya kepada wartawan.

Ia menyampaikan, bahwa naiknya kasus dugaan korupsi di Pemkab Sidoarjo ini tahap penyidikan adalah merupakan kesimpulan dari expose yang digelar pada Jumat lalu.

Ia juga membantah kabar bahwa Bupati Sidoarjo lolos dari OTT tersebut dan berkas perkaranya dilimpahkan ke kepolisian. Kata dia, pimpinan KPK bahkan ingin segera memanggil dan memeriksa bupati.

"Perasaan pas expose enggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati," ujarnya.

Diberitakan TIMES Indonesia sebelumnya, KPK melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan, lembaga antirasua ini mengamankan 10 orang.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan secara utuh agenda OTT tersebut.

"Terkait dengan kegiatan (OTT) di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana. Dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud," katanya.

Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu informasi yang valid dari KPK. "Sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap," jelasnya.

Ia menjelaskan, OTT itu terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. "Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN. Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," jelasnya.

Ia enggan mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT tersebut. Menurutnya, saat ini mereka masih dalam pemeriksaan KPK. 

"Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana. Dan ada juga yang sudah ada di sini (Jakarta)," ujarnya. (*)