TIMES SIDOARJO, JAKARTA – Tiga hal ini jadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) dalam mendukung penanganan darurat bencana di NTT dan NTB. Yakni percepatan peningkatan konektivitas untuk mempermudah pendistribusian logistik, proses evakuasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat terdampak bencana. 

Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR RI di NTT dan NTB, Widiarto.

Satgas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk NTT dan NTB ini bertanggungjawab dalam penanganan dampak bencana antara lain, menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara (pengungsian), relokasi korban terdampak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.

"Konsolisasi data dengan pihak-pihak terkait juga penting, nanti kita satu data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Widiarto. 

Sebagai upaya penanganan darurat bencana banjir bandang dan longsor di NTT dan NTB, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat sebanyak 214 unit dan 80 unit sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dan air minum seperti Hidran Umum, Mobil Tangki Air, dan Mobil MCK. 

Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi di wilayah terdampak di Provinsi NTT terdapat 48 infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) mengalami kerusakan. Beberapa infrastruktur dalam penanganan seperti Bendung Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami dinding saluran primer runtuh dan mercu bendung jebol dilakukan pembuatan alur air menuju intake. 

Infrastruktur jalan dan jembatan terdapat 74 titik lokasi kerusakan dan seluruhnya telah dipasang rambu peringatan dan pembersihan. Sejumlah jembatan rusak dilakukan perbaikan oprit dan pengaman oprit menggunakan bronjong serta penggantian jembatan sementara (bailey) seperti Jembatan Waiburak 2 di Kabupaten Flores Timur. 

Bidang permukiman terdapat 17 kegiatan penyediaan sarana umum yang tersebar di 6 kabupaten/kota di NTT. Selanjutnya penanganan  perumahan tercatat 4 titik lokasi  kerusakan permukiman akibat longsor yang perlu direlokasi yakni di Kabupaten Lembata, Alor, Flores Timur, dan Kupang. 

Di Provinsi NTB, dilakukan survei inventori terhadap 9 infrastruktur SDA mengalami kerusakan. Beberapa sudah mulai penanganan seperti Bendungan Woro di Kabupaten Bima rusak pada sandaran tebing sebelah kiri dengan perbaikan rip-rap. Selanjutnya terdapat 9 titik kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdiri dari 6 jalan nasional dan 3 jembatan. Pembersihan sedimen atau endapan lumpur yang sempat menutup jalan telah selesai dikerjakan.  

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB telah menyalurkan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Bima berupa 3 unit MTA, toilet portable, 4 unit Hidran Umum, 1 unit mobil tinja. 

“Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan validasi data kerusakan dan rumah terdampak telah dilakukan, tercatat di Kabupaten Dompu sebanyak 4 unit rumah rusak berat (1 hanyut) di Desa Marada dan 113 unit rumah rusak (43 hanyut) di Desa Daha,” kata Widiarto.

Beberapa kontraktor yang tengah membangun infrastruktur di NTT dan NTB juga telah dikoordinir untuk membantu penanganan bencana yakni  PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunannan Perumahan, PT Brantas Abipraya. 

Program kerja Satgas Bencana Kementerian PUPR RI di NTT dan NTB selanjutnya, tetap melanjutkan penanganan darurat bencana dalam rangka membuka jalur logistik/konektivitas, penanganan layanan irigasi, dan penyediaan sarana prasarana permukiman. Kemudian persiapan perbaikan infrastruktur terdampak bersama kontraktor, dan tetap berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait dengan relokasi permukiman warga. (*)