TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Sidoarjo menyoroti turunnya proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penurunan tersebut dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan efisiensi belanja publik.

Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, M. Zakaria Dimas Pratama, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp4,72 triliun, atau menurun sekitar Rp703,96 miliar (12,96 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan ini menunjukkan berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sinyal serius mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi,” ujar Dimas dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo, Minggu (2/11/2025).

Fraksi Demokrat–NasDem menilai situasi tersebut harus diantisipasi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi dalam belanja daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. 

Dimas menegaskan, momentum ini seharusnya menjadi dorongan bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama dengan mengoptimalkan potensi PAD yang ada.

“Dengan status Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya, potensi PAD sebenarnya besar. Pemerintah perlu melakukan pembaruan database perpajakan, mempermudah sistem pembayaran, serta membangun kepercayaan sosial dengan para wajib pajak,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menambahkan, ketaatan wajib pajak akan sulit terwujud jika pengelolaan keuangan daerah masih amburadul. Karena itu, Pemkab diminta lebih optimis dan prudent dalam menyusun struktur keuangan daerah, menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta memastikan belanja daerah tepat sasaran dan efisien.

Selain fokus pada aspek fiskal, Fraksi Demokrat–NasDem juga menyoroti pentingnya kebijakan APBD yang mampu menumbuhkan optimisme masyarakat. 

Menurut Dimas, desain kebijakan daerah semestinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran bahwa pembangunan membutuhkan kontribusi bersama.

Dorong Penguatan Dana untuk Pesantren dan Layanan Sosial

Sejalan dengan sikap fraksi dalam raperda tentang fasilitasi pesantren, Demokrat–NasDem merekomendasikan penguatan alokasi anggaran bagi pendidikan keagamaan nonformal, terutama pesantren.

“Pesantren merupakan bagian penting dari struktur sosial dan pendidikan masyarakat Sidoarjo. Karena itu, dukungan anggaran harus dikelola secara transparan, adil, dan non-diskriminatif,” tegasnya.

Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Demokrat–NasDem mendukung percepatan pembangunan jalan, drainase, dan pengelolaan lingkungan. Namun, Dimas mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data dan pemerataan wilayah, agar pembangunan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan.

“Pengelolaan sampah dan penataan kawasan rawan banjir juga harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Pada sektor ekonomi, Fraksi Demokrat–NasDem mendorong kebijakan yang lebih progresif untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dukungan akses permodalan, digitalisasi usaha, serta kemitraan dengan industri besar di Sidoarjo.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika sektor ini kuat, maka ekonomi masyarakat Sidoarjo juga akan tumbuh kokoh,” ucapnya. (*)