TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong agar PT Aneka Usaha direvitalisasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam membantu petani serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Ketua Fraksi Gerindra, H. Achmad Muzayin Syafrial, mengatakan, perubahan orientasi usaha ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Pemerintah harus segera merevitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan yang mampu memperkuat rantai distribusi dan logistik pangan di Sidoarjo,” tegas Muzayin, Minggu (2/11/2025).

Menurutnya, transformasi ini akan membuka peluang kerja sama dengan petani, pelaku UMKM, dan investor melalui skema business to business (B2B) tanpa bergantung penuh pada APBD.

“Sudah saatnya Sidoarjo memiliki BUMD yang berorientasi pada sektor riil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. BUMD Pangan bisa menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memperluas lapangan kerja,” tambah anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo itu. 

Muzayin juga menyoroti masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari total PAD sebesar Rp2,71 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48,7 miliar, atau naik tipis sekitar 1,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggota Komisi A itu menjelaskan, keberadaan BUMD Pangan juga akan membuka peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari keuntungan usaha, tetapi juga dari kegiatan pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk lokal, hingga pengelolaan pasar induk pangan yang bisa dijadikan sumber pendapatan berkelanjutan.

“Sudah saatnya Sidoarjo memiliki BUMD yang berorientasi pada sektor riil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. BUMD Pangan bisa menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memperluas lapangan kerja,” tambahnya

Fraksi Gerindra juga menyorot kebijakan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025. Dalam keputusan tersebut, terdapat reklasifikasi utang usaha meragukan senilai Rp11,03 miliar yang dimasukkan sebagai laba bersih perusahaan.

“Klausul ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi BUMD. Laba bersih seharusnya berasal dari kinerja operasional nyata, bukan dari koreksi administrasi atau reklasifikasi utang,” jelasnya.

Fraksi Gerindra menegaskan, penataan ulang dua BUMD tersebut menjadi bagian penting dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah dalam penyusunan APBD 2026. Di tengah tren menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, langkah ini dianggap sebagai upaya konkret mendorong kemandirian fiskal dan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Revitalisasi BUMD Pangan akan menjadi simbol kemandirian fiskal Sidoarjo, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” pungkas Muzayin. (*)