TIMES SIDOARJO, SURABAYA – Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menilai pemerintah daerah belum menunjukkan arah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

Dalam pembahasan arah kebijakan APBD 2026, Partai Demokrat dan NasDem di DPRD Sidoarjo menegaskan empat isu krusial yang menurut mereka harus menjadi prioritas mutlak yakni krisis infrastruktur pendidikan, lemahnya mitigasi banjir, tingginya tingkat pengangguran, serta belum optimalnya tata kelola anggaran daerah.

Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Sidoarjo “tidak boleh hanya bergerak di atas kertas”, tetapi harus menyentuh persoalan yang paling mendasar dan dirasakan langsung warga.

“Warga Sidoarjo butuh ruang kelas yang layak, lingkungan yang aman dari banjir, kesempatan kerja yang nyata, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Ini bukan permintaan berlebihan, ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah,” tegas Zakaria, Rabu (26/11/2025)

45 Persen Ruang Kelas di Sidoarjo Rusak

Fraksi Demokrat–NasDem menyoroti situasi yang mereka sebut sebagai “darurat infrastruktur pendidikan”. 

Menurut Zakaria Dimas, data Kementerian Pendidikan 2025 yang dihimpun Fraksi menyebutkan, dari 4.185 ruang kelas SD Negeri di Sidoarjo, hampir 45,33 persen dalam kondisi rusak, mulai ringan hingga berat. Kondisi serupa terjadi di jenjang SMP, di mana hanya 55,92 persen ruang kelas yang tergolong layak.

Sejumlah kecamatan seperti Sidoarjo, Taman, Gedangan, Waru, dan Wonoayu merupakan wilayah dengan jumlah ruang kelas rusak terbanyak.

Tak hanya itu, rasio rombongan belajar di beberapa kawasan padat penduduk sudah melampaui angka ideal. Hal ini menyebabkan satu ruang kelas menampung siswa melebihi kapasitas.

“Pendidikan adalah fondasi, tapi fondasi ini sedang retak. Pemerintah harus menjadikan rehabilitasi ruang kelas rusak sebagai prioritas, bukan pelengkap,” tegas Dimas sapaan akrab Ketua DPD NasDem Sidoarjo ini.

"Kami mendesak penambahan ruang kelas baru, perbaikan ruang kelas rusak, pemenuhan standar sarpras pendidikan, hingga modernisasi ruang belajar seperti laboratorium dan perpustakaan," Sambungnya.

Mitigasi Banjir Dinilai Reaktif, Bukan Preventif: Fraksi Desak Penguatan Anggaran

Sorotan berikutnya tertuju pada penanganan banjir yang setiap tahun mengulang pola yang sama. Fraksi menilai pemkab masih bergantung pada langkah reaktif, bukan mitigasi jangka panjang.

Faktor utama banjir seperti sedimentasi sungai, penyempitan drainase, lemahnya pengawasan tata ruang, hingga alih fungsi lahan disebut tidak ditangani secara serius.

Dimas menegaskan, pola pembangunan tidak boleh membuat warga terus hidup dalam kecemasan setiap musim hujan.

“Kalau banjir menjadi agenda tahunan, itu artinya mitigasi kita gagal. Sidoarjo butuh strategi baru, bukan rutinitas lama. Fraksi mendorong penambahan dan modernisasi rumah pompa, pembangunan embung, penambahan Satgas Air, dan penguatan struktur pengendali air secara sistematis," tegasnya.

Angka Pengangguran Tertinggi di Jawa Timur

Meski TPT Sidoarjo menurun dari 6,49 persen menjadi 5,75 persen pada 2025, Fraksi mengingatkan bahwa Sidoarjo masih menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Kenaikan penduduk bekerja tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah pengangguran. Tekanan pasar kerja masih tinggi, terutama akibat bonus demografi.

“Kita tidak bisa berbangga hanya karena angka turun. Kita harus bertanya: mengapa Sidoarjo tetap tertinggi di Jawa Timur. Kami menekankan dan mendorong pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, kolaborasi dengan dunia usaha, hingga penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif," Papar Dimas.

APBD Diminta Lebih Transparan dan Berpihak pada Publik

Dalam isu pengelolaan keuangan daerah, Fraksi menilai masih ada ketimpangan antara kebutuhan pembangunan dan kebijakan fiskal pemerintah. Mereka menilai rancangan APBD 2026 harus lebih responsif dan akuntabel.

Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp4,7 triliun, sementara belanja mencapai Rp5,1 triliun. Defisit sekitar Rp402 miliar ditutup dengan pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.

Bagi Fraksi Demokrat–NasDem, defisit bukan masalah utama, tetapi efektivitas belanja publik.

“APBD harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar dokumen administratif yang menghabiskan anggaran tetapi tidak menyentuh persoalan masyarakat. Kami Demokrat-NasDem mendesak peninjauan kinerja BUMD, peningkatan transparansi BLUD, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah agar beban fiskal tidak terlalu berat bagi APBD," ungkapnya.

Dimas menegaskan bahwa arah kebijakan 2026 harus menjadi momentum bagi perbaikan mendasar pembangunan Sidoarjo.

“Kalau kita tidak berani melakukan pembenahan sekarang, Sidoarjo akan terus tertinggal. Empat isu strategis ini bukan pilihan, ini pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan pemerintah,” pungkas Zakaria. (*)