TIMES SIDOARJO, SIDOARJO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik yang tidak semata hadir di ruang sidang, tetapi juga bekerja dalam ruang kehidupan masyarakat. Melalui kerja-kerja komisi, badan anggaran, bidang legislasi, hingga advokasi langsung, fraksi ini mengarahkan politik sebagai instrumen pelayanan publik.

“Bagi kami, politik bukan tujuan akhir. Politik adalah alat untuk memastikan negara—dalam hal ini pemerintah daerah—hadir dan bekerja untuk rakyat,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Tarkit Erdianto.

Komisi I: Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum

Di Komisi I, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu perhatian utama adalah masih adanya jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berpotensi menghambat pelayanan publik.

Fraksi juga menginisiasi penyelesaian konflik lahan antara warga dan pemerintah daerah yang telah berlarut lebih dari dua dekade. Menurut fraksi, konflik agraria yang dibiarkan terlalu lama berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penegakan peraturan daerah dilakukan secara humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan wibawa hukum.

Komisi II: Penguatan Ekonomi Daerah dan UMKM

Pada Komisi II, perhatian Fraksi PDI Perjuangan tertuju pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi menilai sejumlah BUMD belum dikelola secara optimal dan perlu pembenahan agar lebih profesional, mandiri, serta berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Di sektor ekonomi rakyat, fraksi mengawal penguatan UMKM, terutama pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan keterampilan pemasaran digital. Dengan karakter wilayah Sidoarjo yang majemuk dan berbasis industri, penguatan UMKM dinilai menjadi fondasi penting ekonomi lokal.

Komisi III: Infrastruktur Kerakyatan dan Keberpihakan Sosial

Di Komisi III, Fraksi PDI Perjuangan menempatkan infrastruktur sebagai sarana keadilan sosial. Fraksi memperjuangkan pembangunan 1.500 meter jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian serta menekan biaya produksi petani.

Selain itu, fraksi mendorong pavingisasi 25.000 meter jalan lingkungan sebagai upaya memperbaiki akses dasar masyarakat, mulai dari aktivitas pendidikan hingga pergerakan ekonomi kampung.

Isu lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengadaan 20 unit kendaraan roda tiga bagi kelompok pemilah sampah di 10 desa. Fraksi menilai kerja pengelolaan sampah adalah bagian dari martabat kerja rakyat yang harus diperkuat.

Dalam konteks kebencanaan, Fraksi PDI Perjuangan mendesak penetapan status tanggap darurat saat bencana puting beliung melanda wilayah permukiman warga. Sikap ini menegaskan pandangan fraksi bahwa negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi musibah.

Komisi IV: Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Manusia

Di Komisi IV, Fraksi PDI Perjuangan memprioritaskan anggaran pada layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pembangunan sarana prasarana sekolah, penguatan teknologi pembelajaran, serta digitalisasi pendidikan.

Pada sektor kesehatan, fraksi mendorong organisasi perangkat daerah terkait agar memfokuskan program pada pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, serta penurunan angka stunting.

Melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, fraksi juga memperjuangkan hibah peralatan pertanian, serta program pengentasan kemiskinan melalui sektor perikanan dan peternakan.

Badan Anggaran: Menjaga Prioritas Belanja Publik

Dalam Badan Anggaran DPRD, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan konsistensi pada belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, termasuk perumahan, irigasi, jalan kabupaten dan desa, sanitasi, serta penanganan rumah tidak layak huni.

Bidang Legislasi: Perda untuk Kelompok Rentan

Di bidang legislasi, Fraksi PDI Perjuangan aktif menginisiasi pembentukan peraturan daerah yang melindungi kelompok rentan. Beberapa perda inisiatif meliputi wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila, perlindungan pasar tradisional, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perlindungan tenaga pendidik, serta penataan jaringan utilitas melalui perda ducting.

Kepemimpinan dan Serapan Aspirasi

Di tingkat kepemimpinan DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dinobatkan sebagai pengelola JDIH DPRD terbaik di Jawa Timur. DPRD juga dipercaya memimpin Panitia Khusus RPJMD 2025–2030.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan secara rutin melaksanakan reses dan silaturahmi dengan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, generasi muda, dan komunitas seni, sebagai sarana menyerap aspirasi serta menindaklanjuti pengaduan publik.

“Kerja politik kami ukur dari sejauh mana kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan dari seberapa sering kami berbicara, tetapi dari apa yang benar-benar berubah,” kata Tarkit Erdianto.

Melalui kerja-kerja tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya menjalankan politik yang berpijak pada kepentingan rakyat, dengan prinsip keberpihakan, tanggung jawab, dan keberlanjutan kebijakan. (D)